Pemberian otonomi daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan  daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan  keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam usaha memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi integrasi sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.  Pemerintah telah mengeluarkan dan menyempurnakan produk hukum tentang Organisasi dan Perangkat Daerah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu lembaga teknis yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam urusan bencana didaerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diperbaharui dengan  Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,  Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. BPBPK    merupakan    bagian    dari    Perangkat    Daerah   di bidang penanggulangan  bencana  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. dimana Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1.    Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,  saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi,

2.    Unsur Pengarah, berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari: 6 (enam) Pejabat Pemerintah; dan 5 (lima) Anggota masyarakat profesional berada  dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran,

3.    Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

        Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat insidentil sebagai respon terhadap keadaan darurat bencana, akan tetapi keseluruhan upaya yang meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana yang memberikan output pengurangan resiko bencana secara terukur, penanganan yang semakin cepat dan tepat saat terjadi bencana serta pemulihan yang semakin tepat dan efektif terhadap dampak setiap bencana.